Jagapost.co.id, Jakarta – Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald P Simanjuntak, dikabarkan belum pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Donald kini dimutasi ke bagian Analis Kebijakan Madya Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.
Mutasi tersebut diduga terkait kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung beberapa waktu lalu.
“Dari penelusuran, yang bersangkutan belum pernah melaporkan LHKPN,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (31/12).
Belum Laporkan Harta Kekayaan Sejak 2016
Berdasarkan penelusuran, Kombes Donald telah berstatus wajib lapor LHKPN sejak menjabat sebagai Kapolres Samosir pada 2016. Namun, hingga saat ini ia belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
“Kami mengingatkan yang bersangkutan untuk segera melaporkan LHKPN. Ini merupakan kewajiban setiap pejabat negara,” tegas Budi.
KPK juga mengimbau inspektorat pengawasan di Kepolisian untuk memantau kepatuhan para anggotanya dalam pelaporan LHKPN. Langkah ini sejalan dengan semangat Kapolri dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Mutasi Tertuang dalam Surat Telegram
Mutasi Kombes Donald ke posisi baru di Baharkam Polri tertuang dalam Surat Telegram Nomor 2776/XII/Kep.2024, tertanggal 29 Desember 2024.
Donald kini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri. Sementara itu, posisi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akan diisi oleh Kombes Ahmad David. Sebelumnya, Ahmad David menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II di Bareskrim Polri.
Kasus yang Menyita Perhatian
Kasus dugaan pemerasan terhadap WNA di DWP menjadi sorotan publik dan memperburuk citra kepolisian. KPK menganggap penting untuk menegakkan transparansi di tubuh Polri, salah satunya dengan memastikan seluruh pejabat melaporkan harta kekayaan mereka secara tepat waktu dan akurat.
Langkah KPK dan Polri
Dengan adanya mutasi ini, diharapkan Polri dapat semakin memperketat pengawasan internal dan meningkatkan integritas anggotanya. KPK juga akan terus memantau kepatuhan pejabat negara, termasuk dari kalangan penegak hukum, terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.
Publik kini menantikan tindakan lebih lanjut dari Polri dan KPK terkait kasus ini serta komitmen mereka dalam menegakkan integritas dan transparansi di tubuh aparat penegak hukum.
