Jagapost.co.id, Dalam upaya memperkuat pemberantasan kejahatan narkoba dan melindungi keamanan nasional, aparat kepolisian Thailand baru-baru ini mencatat sejumlah pencapaian penting. Pada tanggal 21 Maret, Perdana Menteri Thailand, Peton Tam, melakukan kunjungan langsung ke pos pemeriksaan kendaraan di distrik Pachu Khabuli, provinsi Bac Lam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi upaya penindakan narkoba yang telah dilakukan dan meninjau hasil penyitaan di lapangan.
Dalam operasi yang digelar belakangan ini, penegak hukum berhasil membuka tujuh kasus narkoba besar. Selama operasi tersebut, sejumlah besar zat ilegal berhasil disita, antara lain 2008 juta pil metamfetamin – yang akrab dikenal sebagai “pil gila” – serta 700 kilogram metamfetamin dan 199 kilogram ketamin. Selain itu, sebanyak 20 tersangka ditangkap dan 14 kendaraan, yang diduga digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut, disita sebagai bagian dari upaya penertiban.
Setibanya di lokasi, Perdana Menteri menerima laporan langsung dari Komando Polisi Narkotika Thailand (NSB) mengenai hasil penindakan terhadap jaringan perdagangan narkoba skala besar. Peton Tam juga menyaksikan rekaman video yang mendokumentasikan proses penangkapan, yang menampilkan penggunaan kendaraan modifikasi sebagai sarana penyembunyian dan pengiriman narkoba. Dalam peninjauan tersebut, ia mendalami prosedur pemindaian sinar-X yang diterapkan pada kendaraan, yang terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi deteksi serta mempercepat proses penyitaan.
Dalam pidatonya, Perdana Menteri menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. “Kunjungan saya hari ini di Provinsi Beilanpo merupakan bukti nyata bahwa kita serius dalam menindak peredaran narkoba, mulai dari metamfetamin hingga ketamin,” ujarnya. Beliau mengingatkan bahwa sejak Oktober tahun sebelumnya hingga awal Maret, berbagai operasi anti-narkoba telah menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatan oknum dalam jaringan tersebut. “Tanpa kerjasama dan koordinasi antar lembaga, operasi skala besar seperti ini tidak mungkin terwujud,” tambahnya sambil mengapresiasi kerja keras seluruh petugas yang terlibat.
Tak hanya itu, di ranah keamanan perbatasan, strategi penegakan hukum juga menunjukkan dinamika tersendiri. Di markas Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (RTARF), Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Putan, memimpin rapat Komite Pengarah yang membahas langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman keamanan di perbatasan. Menurut Putan, meski kondisi pasokan listrik, internet, dan bahan bakar ke Myanmar belum dilonggarkan, kebijakan tersebut dianggap penting untuk memutus rantai jaringan kriminal transnasional. Hal ini pun diambil sebagai upaya untuk mencegah korban terjebak dalam modus penipuan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Putan juga menyampaikan bahwa kasus penipuan telekomunikasi masih terus terjadi di beberapa daerah, menandakan bahwa organisasi kriminal tetap aktif meskipun tekanan hukum semakin kuat. Dilaporkan bahwa beberapa pusat operasi penipuan telah berpindah dari Myowadi, Myanmar ke negara-negara tetangga seperti Kamboja dan Vietnam. Pemerintah Thailand pun segera mengambil langkah untuk mempercepat penindakan guna menekan aktivitas kelompok-kelompok kriminal tersebut.
Dalam penekanan akhir, Putan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan henti untuk menindak tegas para pelaku penipuan telekomunikasi. “Kita akan terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga, termasuk mengirimkan surat resmi kepada kementerian terkait di Kamboja, untuk memastikan kerja sama lintas batas berjalan efektif,” pungkasnya. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan tidak hanya mampu mengungkap jaringan narkoba dan penipuan, namun juga membawa dampak positif bagi stabilitas keamanan nasional dan perlindungan masyarakat.
