Jagapost.co.id, Jakarta – Seniman Yos Suprapto melontarkan kritik pedas kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, setelah pameran lukisannya gagal digelar di Galeri Nasional. Dalam konferensi pers yang digelar bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu (21/12/2024), Yos menegaskan bahwa Fadli tidak pantas menduduki jabatan tersebut.
“Saya rasa Fadli Zon tidak layak menjadi Menteri Kebudayaan. Apa yang terjadi menunjukkan kegagalan besar dalam mendukung seniman lokal dan kebebasan berekspresi,” ujar Yos dengan nada kecewa.
Gaji dan Tunjangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Seiring kritik yang dilayangkan, publik mulai mempertanyakan berapa besar gaji dan tunjangan yang diterima Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan. Hal ini menjadi sorotan lantaran posisi tersebut dianggap memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan seni dan budaya nasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok seorang menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Namun, gaji pokok ini hanya sebagian dari total penghasilan seorang menteri.
Selain itu, menteri juga menerima berbagai tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, yang menggantikan Keppres 168/2000. Tunjangan jabatan bagi seorang menteri mencapai Rp13.608.000 per bulan. Dengan demikian, total penghasilan bulanan seorang menteri adalah sekitar Rp18.648.000, belum termasuk fasilitas lain seperti rumah dinas, kendaraan, dan perjalanan dinas.
Baca Juga : Kejati Jakarta Geledah Dinas Kebudayaan DKI
Kegagalan Pameran dan Imbasnya pada Kredibilitas
Gagalnya pameran lukisan di Galeri Nasional memicu pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam mendukung seniman lokal. Yos Suprapto menilai, peran Menteri Kebudayaan seharusnya lebih dari sekadar jabatan administratif. “Kementerian ini adalah harapan bagi para seniman untuk berkembang. Ketika dukungan itu tidak ada, maka kredibilitas kementerian dipertaruhkan,” tambahnya.
LBH Jakarta juga menyoroti bahwa insiden ini bukan hanya soal kegagalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap seni dan budaya. “Ini adalah wujud nyata bahwa seni tidak dijadikan prioritas. Kami akan terus mengawal isu ini untuk memastikan ada perbaikan ke depannya,” ujar perwakilan LBH Jakarta.
Dukungan Publik dan Dampak Lebih Luas
Isu ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat umum dan komunitas seni. Banyak yang mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan. Mereka berharap kementerian lebih proaktif dalam mendukung karya seni dan menjaga kebebasan berekspresi.
Baca Juga : Kabinet Merah Putih dan Harapan Baru untuk Indonesia 2024-2029
Melalui media sosial, warganet ramai-ramai menyuarakan dukungan untuk Yos Suprapto dan seniman lain yang merasa tidak mendapatkan ruang berekspresi. Tagar seperti #SaveKebudayaan dan #EvaluasiMenteri bahkan sempat menjadi tren di platform seperti Twitter.
Harapan untuk Perubahan
Kritik yang disampaikan Yos Suprapto menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola seni dan budaya. Dukungan terhadap seniman lokal harus menjadi prioritas agar seni dapat berkembang menjadi pilar budaya nasional yang kuat.
Di tengah sorotan ini, publik berharap Fadli Zon memberikan penjelasan dan solusi nyata atas kegagalan tersebut. Sebab, seni dan budaya bukan sekadar hiasan, melainkan jiwa dari identitas bangsa yang harus terus dijaga dan dikembangkan.
