Jagapost.co.id, Istana Kepresidenan, melalui Kepala Kantor Komunikasi Hasan Nasbi, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mencampuri proses peradilan menyangkut disebutnya nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan kasus suap terkait pengamanan situs judi daring. Hasan menyatakan, “Kami menghormati jalannya hukum. Siapa yang bersalah akan terlihat saat persidangan, dan yang tidak bersalah jangan dipaksakan,” dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (19/5/2025).
Hingga saat ini, Hasan mengaku belum mengetahui secara pasti apakah ada pihak istana atau pejabat lain yang telah menghubungi Budi Arie untuk membahas dakwaan tersebut. “Ini masih sebatas penyebutan nama dalam dakwaan; beliau sendiri belum dipanggil sebagai tersangka,” ujarnya dan menghimbau publik menunggu perkembangan di pengadilan.
Nama Budi Arie pertama kali muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony—salah satu dari 24 orang yang didakwa karena membantu melindungi situs judi online AGEN138 dan DAFABET pada sidang perdana 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jaksel, Reza Prasetyo Handono, memastikan semua poin dalam surat dakwaan, termasuk soal permintaan data situs judi online oleh Budi Arie, dibacakan Jaksa Pompy Polansky Alanda.
Berdasarkan dokumen jaksa, dugaan keterlibatan Budi Arie bermula pada Oktober 2023, saat ia menjabat Menkominfo. Ia disebut meminta Zulkarnaen mempertemukannya dengan Adhi Kismanto—pengembang alat crawling situs—agar diangkat jadi tenaga ahli Kemenkominfo. Meskipun Adhi tidak memenuhi syarat akademis, ia tetap direkrut atas inisiatif Budi Arie. Adhi kemudian bertugas memetakan dan melaporkan situs judi online kepada Riko Rasota Rahmada, Kepala Tim Take Down.
Kasus ini juga melibatkan sejumlah transaksi suap. Pada Januari 2024, dua terdakwa lain, Alwin Jabarti Kiemas dan Denden Imadudin Soleh, dituduh memungut uang koordinasi Rp 280 juta agar tidak memblokir situs judi termasuk judi bola. Di sisi lain, Muhrijan (alias Agus), memanfaatkan pengetahuan internal tentang patroli mandiri Kemenkominfo untuk menagih biaya perlindungan sebesar Rp 1,5 miliar—dan kemudian menawarkan skema bagi hasil hingga 20% dari pendapatan situs. Uang itu dibayarkan melalui perantaraan Adhi setelah ia mempertemukan Muhrijan dengan Zulkarnaen, yang menyatakan hubungan dekatnya dengan Budi Arie.
